• Info PAH Update
Home / Humas / KEMENAG ADAKAN WORKSHOP PENANGANAN ISU KERUKUNAN UMAT BERAGAM GUNA MENCEGAH RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL

KEMENAG ADAKAN WORKSHOP PENANGANAN ISU KERUKUNAN UMAT BERAGAM GUNA MENCEGAH RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)  dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Manajemen Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama. Bertempat di Regent’s Park Hotel  dan berlangsung selama dua hari pada tanggal 23 hingga 24 Oktober 2018. Kegiatan workshop mengangkat tema “Peran Pemuda Lintas Agama dalam Mencegah dan Menangkal Radikalisme di Intenet dan Media Sosial” dan diikuti oleh para tokoh agama, perwakilan ormas-ormas Islam, mahasiswa, dan para pemuda lintas agama.

Kegiatan workshop diawali dengan laporan panitia dan sambutan dari Perwakilan Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta, Counsellor Kim Hak-Jo dan dilanjutkan dengan sambutan dari Plt Kakanwil Kemenag Jatim yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Drs. H. M. Amin  Mahfud, M.Pdi. Dalam sambutannya, Kasubag TU menyatakan bahwa Kerukunan bukan hanya milik satu golongan, tetapi milik kita bersama. Perkara umat ada di tangan para pemuda.

Materi workshop selama dua hari diisi oleh PKUB mengenai Kebijakan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dan Literasi Kerukunan Umat Beragama, Praktik pemerintah Korea Selatan dalam Mencegah dan Menangkal Radikalisme di Internet dan Media Sosial sebagai bentuk bekerjasama dengan Korea Selatan, dan materi penangkalan radikalisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 POLRI, serta Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo).

Kabid Harmonisasi PKUB Kemenag RI, Wawan Junaedi dalam materinya bahwa masyarakat perlu pemahaman akan literasi media. Literasi menjadi sesuatu yang sangat penting karena masyarakat dapat terpapar radikalisme melalui internet dan media sosial yang sangat digandrungi. “Kita semua perlu untuk toleransi, tidak hanya berhenti pada toleransi pasif, tapi juga dikembangkan menjadi toleransi aktif.” ungkapnya. Counsellor Kim Hak-Jo membahas tentang langkah-langkah utama yang harus dilakukan dalam implementasi pencegahan terorisme adalah pengaturan regulasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemerintah Korea Selatan juga memiliki 16 aksi untuk mencegah ekstrimisme diantaranya adalah healing atau rehabilitisasi untuk korban terorisme, wajib militer, dan program yang membantu para imigran dari negara lain dapat menyatu.

Di hari kedua, para peserta membentuk kelompok dan melakukan working groups untuk membuat dan mempresentasikan proyek Anti Radikal di Media Sosial sebagai hasil dari kegiatan workshop. Acara dilanjutkan dengan Deklarasi Anti Radikalisme oleh seluruh peserta dan dikahiri dengan closing ceremony. (Bhn)

Check Also

PULUHAN MUSTAHIQ/DHUAFA TERIMA BANTUAN DARI DWP DAN PENSYAR

Dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI ke 73 Tahun 2019 Dharma …

KASUBAG TU BUKA KEGIATAN SOSIALISASI PBJP

Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada selasa (27/11) bertempat di Aula Kankemenag Kota Malang menggelar …

WUJUDKAN ASN BERKUALITAS DENGAN SIEKA

Salah satu indikator yang dapat dinilai dalam menentukan kapabilitas suatu pegawai yaitu dengan menilai sejauh …

PLT. KAKANWIL BERI MATERI PADA KEGIATAN BINWIN DI KUA KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

Perkawinan bagi calon pasangan suami-isteri adalah hal yang harus dipersiapkan dengan sematang-matangnya agar calon pasangan …

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.