Home / Humas / KASUBAG TU BUKA KEGIATAN SOSIALISASI PBJP

KASUBAG TU BUKA KEGIATAN SOSIALISASI PBJP

Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada selasa (27/11) bertempat di Aula Kankemenag Kota Malang menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yakni Ibnu Kusumandoko, S.Si dan Ahmad Faiqul Ihsan.
Kasubag TU Kankemenag Kota Malang Drs. Muklis dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan para peserta mendapatkan peningkatan wawasan sehingga mereka dapat juga meningkatkan kualitas Pengadaan barang/Jasa pemerintah yang efesian, terbuka dan kompetitif dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Selanjutnya Drs. Mukhlis juga menyampaikan kegiatan ini digelar untuk penyampaian materi terbaru dari perubahan aturan yang tergres mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hadir dalam kegiatan ini 40 orang terdiri Para Pejabat Struktural, PPK/Bendahara/PPHP/Pejabat Pengadaan pada Satker Madrasah, JFT dan JFU Kankemenag Kota Malang.
Ibnu Kusumandoko, S.Si menyampaikan Perpres ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD yang dilatarbelakangi tentang urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, perlunya mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha.
Jika sebelumnya pada Perpres No 54/2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan.
Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Peraturan Menteri dari kementerian terkait.
Terdapat 29 aturan turunan yang harus ditetapkan dalam kurun waktu 90 hari semenjak Perpres ini diundangkan. Aturan turunan tersebut terdiri atas 24 peraturan lembaga dari LKPP dan 5 peraturan menteri dari kementerian terkait.
Selanjutnya Ibnu Kusumandoko, S.Si mengemukakan terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres No 16/2018 yang mencakup ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan.
Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia.
Selain itu, terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres tentang pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, dan pekerjaan terintegrasi.
Sementara narasumber kedua Ahmad Faiqul Ihsan menambahkan penjelasan dari pemateri pertama bahwa perbedaan antara Perpres No 16/2018 dan Perpres No 54/2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.
Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. Secara keseluruhan terdapat 226 perbedaan pada kedua perpres tersebut.
Ahmad Faiqul Ihsan mengutarakan Perpres No 16/2018 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018. Perpres ini akan mulai diterapkan pada pengadaan barang/jasa yang direncanakan mulai 1 Juli 2018.
Untuk pengadaan yang direncanakan sebelum 1 Juli 2018, Perpres No 54/2010 beserta perubahannya masih bisa digunakan. Sedangkan kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres No 54/2010 beserta perubahannya akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. (Bhn)

Check Also

JUM’AT SEHAT – KEMENAG KOTA MALANG LAKUKAN RUTINITAS SENAM PAGI

Di era milenial sekarang ini, setiap orang memiliki aktivitas yang cukup padat, terutama bagi pekerja …

KANKEMENAG KOTA MALANG ADAKAN EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN

Pentingnya proses evaluasi terhadap suatu kegiatan mengharuskan seluruh anggota organisasi memahami cara dan proses dari …

GURU BERKUALITAS KEMENAG SELENGGARAKAN APKGM

Kegiatan Asesmen Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah (APKGM) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama …

PRANATA HUMAS KANTOR KEMENAG KOTA MALANG MENJADI PEMATERI WORKSHOP JURUSAN MPI DI UIN MALANG

Urgensi peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen dan kepemimpinan bagi setiap mahasiswa pada saat ini …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.